Pemikiran Stuart Hall dalam Analisis Literasi Pada Teks Kultural

31 07 2011

By Tatang Budiman

Di era informasi sekarang ini, pemahaman masyarakat tentang realitas dicapai terutama melalui media massa (cetak, elektronik, dan Internet) termasuk informasi atau pemahaman tentang konflik dalam masyarakat. Media massa memiliki kemampuan untuk membangun pencitraan dalam benak generasi muda serta membentuk pendapat mereka. Media melalui isi pesan melaksanakan strategi pembingkaian, yang menyoroti aspek-aspek tertentu dan mengabaikan aspek-aspek lain dalam memandang kenyataan. Isi pesan media massa sangat tergantung pada ekonomi mereka serta kepentingan ideologis mereka. Strategi media diimplementasikan secara halus agar tidak disadari oleh publik (generasi muda).
Kenyataan bahwa isi pesan media massa sering begitu halus sehingga tidak disadari khususnya oleh generasi muda, mendorong munculnya kebutuhan akan Literasi Media sebagai metode atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah ini. Literasi Media adalah kemampuan untuk mengkritik isi media dan memiliki pemahaman penuh tentang realitas. Masyarakat harus memiliki; kemampuan untuk mengakses media, menganalisis isi media sesuai dengan konteks, mengkritik media massa, dan menulis pesan mereka sendiri dalam berbagai bentuk dan jenis media. Literasi Media, pada gilirannya, dapat menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi konflik serta menjaga perdamaian di suatu wilayah.
Stuart Hall (1932) merupakan ahli teori kultural asal Inggris yang memberikan kontribusi pemikiran dalam studi media dan kebudayaan. Ia mengungkapkan suatu analisis dari praktek media berdasarkan perspektif dari teori kulturalis Marxist, yakni dengan mengungkapkan otonomi media massa dan mengganti konsep Gramsci (hegemoni) serta Althusser (media sebagai ideological state apparatus) mengenai ideologi dominan dalam media (Woollacott 1982: 110). Menurut Hall, walaupun media massa cenderung untuk mereproduksi suatu interpretasi guna memenuhi kebutuhan dari kelas yang berkuasa (ruling class), mereka juga berfungsi sebagai medan perjuangan ideologis. Jadi, media juga berfungsi untuk memperkuat pandangan bersama (consensual) dengan menggunakan idiom-idiom publik, dan dengan mengklaim bahwa dirinya menyuarakan opini publik.
Hall juga mengungkapkan secara teoritis, bagaimana orang memaknai teks media. Ia berbeda dengan Althusser yang menekankan lebih banyaknya jangkauan atas keanekaragaman respon terhadap teks media. Ia menggunakan istilah encoding1 dan decoding2 dalam mengungkapkan bahwa makna dari teks terletak di suatu tempat antara si pembuat teks dengan pembacanya. Walaupun si pembuat teks sudah meng-encode teks dalam cara tertentu, namun si pembaca akan men-decode-nya dalam cara yang sedikit berbeda. Dalam buku yang berjudul Encoding/Decoding, ia berpendapat bahwa ideologi dominan secara khusus dikesankan sebagai preferred readings (bacaan terpilih) dalam teks media, namun bukan berarti hal ini diadopsi secara otomatis oleh pembaca. Situasi sosial yang mengelilingi pembaca/penonton/pendengar akan mambawa mereka untuk mengadopsi teks media dari sudut pandang yang berbeda.
Hall menurunkan dan mengelaborasi gagasan Parkin mengenai 3 sistem pemaknaan dasar yang digunakan individu untuk menafsirkan atau memberi respons terhadap persepsinya mengenai kondisi dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa 3 sistem tersebut terkait dengan cara pembaca men-decode teks media. Ketiga sistem itu adalah sebagai berikut:
1. Sistem Dominan (Dominant Readings), merupakan salah satu sistem atau kode yang dihasilkan ketika situasi sosial yang mengelilingi pembaca menyerupai preferred readings.
2. Sistem Subordinat (Negotiated Readings), merupakan sistem atau kode yang dinegosiasikan. Dalam hal ini, nilai-nilai dominan dan struktur yang ada dalam preferred readings diterima, namun nilai-nilai tersebut digunakan sebagai penegasan bahwa situasi sosial yang ada perlu diperbaiki
3. Sistem Oposisional (Oppositional Readings), merupakan sistem atau kode yang menolak versi dominan dan nilai-nilai sosial dari preferred readings. Pembaca menempatkan pesan dalam sistem makna yang secara radikal berlawanan dengan makna dominan.





METODOLOGI DAN EPISTEMOLOGI DALAM RUANG KOMUNIKASI KONVERGENSI

12 06 2011

Determinisme teknologi komunikasi dan informasi terhadap perubahan persepsi, sikap dan perilaku masyarakat, terhadap ruang, waktu, dan batas wilayah, telah menuntut pemikiran-pemikiran kreatif dalam perspektif Ilmu Komunikasi. Tradisi linier dan interaktif sendiri tidak mampu menjelaskan fenomena perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat saat ini. Realitas komunikasi dengan intervensi media yang semakin konvergen, tidak dapat dijelaskan hanya sekadar transmisi, pertukaran informasi interaktif dan pola-pola komunikasi yang stagnan.
Sifat komunikasi dengan multi arah (person to person, person to many, and many to many) menjadi amat rumit dalam skala dimensi waktu, ruang dan batas wilayah. Merupakan salah satu ciri dari hypercommunication era teknologi komunikasi saat ini. Dalam satu event komunikasi orang bisa membangun level komunikasi antar pribadi, kelompok, bahkan komunikasi massa.
Kerumitan terletak pada prediksi asal muasal, proses yang terjadi, serta akibat yang ditimbulkan dari proses komunikasi yang berlangsung. Aspek-aspek dari ciri-ciri komunikasi pada setiap level hadir bersamaan. Misalnya, kedekatan, keterbukaan, umpan balik langsung yang merupakan bagian dari ciri komunikasi langsung dan antar pribadi, hadir bersamaan dengan karakteristik komunikasi massa yang memiliki unsur keserempakan, kesegeraan dan keterlibatan lembaga dari seorang komunikator.
Sekarang amati kasus manusia seperti seorang polisi yang tiba-tiba berubah menjadi selebritis terkenal. Tanpa reputasi dan track record prestasi yang dibangun oleh orang yang bersangkutan, berubah manjadi pembicaraan publik secara terbuka. Tidak hanya menyangkut dirinya tetapi sudah masuk dalam ruang publik bahkan ruang kelembagaan yang di luar batas-batas rasionalitas. Pembentukan citra dari orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa menjadi memiliki apa-apa karena publik membicarakan itu dan media memanfaatkan peristiwa dari efek resonansi atas media konvergen semacam Youtube.com. Dan akhirnya melambungkan popularitas yang bersangkutan. Media konvensional memanfaatkannya sebagi sebuah isu murahan yang banyak disukai semua orang.
Demikian halnya dengan fenomena jejaring sosial yang memiliki kemampuan melebihi batas-batas komunikasi sosial. Jika keserempakan sebelumnya hanya miliki komunikasi massa, media jejaring sosial merubah struktur dan tatanan komunikasi dengan memadukan kemampuan kedua konteks komunikasi tersebut. Komunikasi menjadi ajang memainkan panggung pribadi dengan berbagai konsep dan pengelolaan. Media bisa berubah menjadi panggung depan atau panggung belakang yang menampilkan berbagai karakter secara berlainan dari karakter yang sesungguhnya. Bahkan orang bisa menjadi berupaya mengkonstruksi karakternya secara pragmatis demi hubungan dan reputasi secara berbeda.
Sebuah isue yang belum tentu ada benarnya secara faktual dan empirik, akan menjadi sangat objektif jika mendapatkan dukungan dan pembenaran dari seluruh member jejaring sosial dan dan seolah dukungan itu menjadi sebuah pembenaran. Tengok saja bagaimana orang memanfaatkan twitter untuk diretwitt atau diikuti oleh follower yang lain. Lama kelamaan membentuk sebuah opini akumulatif mengenai suatu isue yang entah berasal dari siapa dan dari mana. Komunikasi dengan fenomena seperti ini, sangat evasip, kumulatif, centang perenang, bergeser dari subyektif menjadi objektif, dan sarkastis.
Evasi komunikasi seringkali muncul karena komunikasi sifatnya dangkal, dan membicarakan sesuatu secara spontaneus. Akibatnya, pembicaraan menghilangkan hal yang pokok dan dukungan fakta yang memadai. Bahkan orang cenderung melengkapi kekurangan informasinya dengan interpretasi pribadi, padahal isu itu dilemparkan kepada publik. Akibatnya, makin lama spektrum pembicaraan tidak lagi pada hal yang pokok tapi berubah dengan membawa dimensi-dimensi lain secara kumulatif untuk menginterpretasikan sebuah wacana publik di ruang maya. Tengok saja beberapa kasus yang telah terjadi di berbagai bentuk ruang-ruang komunikasi seperti messenger group dan jejaring sosial. Ketika pemerintah melempar rencana untuk membuat regulasi atas pengaturan Blackberry, umpatan, opini dan hinaan pada menteri komunikasi, bukan lagi dasar fakta tetapi opini yang telah menyerang pribadi dari seorang menteri.
Sifat komunikasi dalam dunia maya yang interaktif, direct, dan feedback segera, telah membuat lompatan-lompatan opini dan pembahasan isu sangat dinamis. Saat ini orang membahas sesuatu tetapi di saat berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama berubah membahas topik yang lain. Lompatan-lompatan itu terkadang membuat sebuah isu tidak pernah selesai, atau mau diapakan dengan isue sebelumnya. Komunikasi melalui media konvergen semakin mendekati wacana dan konteks obrolan keseharian, tetapi melalui media. Namun, seringkali tidak disadari bahwa akibat dari wacana yang keluar dari koridor komunikasi langsung.

Memahami perilaku komunikasi yang begitu dinamis, membutuhkan satu upaya pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Terutama untuk merekonstruksi pendekatan memadai. Pendekatan-pendekatan komunikasi yang sebelumnya didominasi pengaruh, berubah menjadi komunikasi yang hyperinteractive. Konsep-konsep yang menjelaskan fenomena komunikasi yang massif, satu arah, dan hanya memperhatikan komponen-komponen komunikasi semata, sangat tidak mampu menjelaskan hakekat komunikasi yang sebenarnya.
Misalnya, dimensi ruang dalam kehidupan komunikasi telah berubah dari ruang fisik menjadi ruang imajiner berbentuk layar. Sebelumnya, layar komunikasi sebagai jendela hanya berlaku dalam komunikasi massa melalui televisi. Sekarang, hampir seluruh level komunikasi membutuhkan layar sebagai jendela komunikasi, one to many, many to one dan many to many. Bahkan layar memungkinkan lompatan-lompatan isu dan situasi komunikasi.
Disamping itu, kerja komunikasi bergeser dari otak ke mulut sebagai jembatan produksi simbol (bahasa), menjadi otak pada papan keypad sebagai alat produksi bahasa secara interaktif. Kemampuan melatih mulut untuk mengeluarkan bunyi bahasa sebagai simbol, tereduksi menjadi kemampuan papan ketik memproduksi kata-kata secara visual dan tertulis. Bahkan aspek ini pula yang menyebabkan sebuah percakapan informal, membutuhkan tatanan aturan yang baru.
Individu, tidak lagi dapat semena-mena memproduksi wacana jika tidak ingin menimbulkan efek komunikasi yang sebelumnya tidak ada dalam komunikasi verbal dan face to face. Lebih jauh lagi, tradisi komunikasi ujaran dibawa ke dalam kebiasaan komunikasi tertulis dengan dampak yang lebih luas dan atmosfir komunikasi yang berbeda.
Komunikasi layar juga memiliki sifat serba ada, serba cepat, dan minim mobilitas. Hal ini akan melatih kerja komunikasi pada individu secara aktif dengan menghilangkan relasi sosial atau jejaring sosial konvensional. Struktur komunikasi, menjadi amat dipengaruhi oleh kerja aktif menghadapi realitas yang jauh, bahkan menjauhakan dari sebuah kedekatan fisik.
Selanjutnya produksi kode kode secara artistik, representasi visual dan estetik, pengganti komunikasi ujaran yang mengandalkan auditif, ekspresif (bahsa tubuh) dan etis. Sejauh itu diproduksi dan disepakati dengan memenuhi ketiga aspek tersebut, maka orang menyepakati sebagai sebuah hal yang bisa diterima.
Melihat pada berbagai perubahan yang ada, menuntut berbagai perubahan cara pandang, cara mengungkap relitas, dan memecahkan masalah komunikasi menjadi amat kontekstual dan rumit. Tentu dalam hal ini adalah, pergeseran pada metodologi pendekatan yang berasal dari perspektif yang digunakan, serta inventarisasi atas dimensi-dimensi riset sebagai epistemologi komunikasi.
Intinya, komunikasi sosial menjadi berubah. Seperti yang dikemukakan dalam hasil risetnya terhadap anak-anak muda di United Kingdom dalam http://www.childnet.com, 2011, bahwa:

“… technology has not only mediated communication in countless ways, but … the very ways we communicate – and even the ways we talk and think about communication – are changing as a result.”
Social networking services are changing the ways in which people use and engage with the Internet and with each other. Young people, particularly, are quick to use the new technology in ways that increasingly blur the boundaries between online and offline activities.
Social networking services are also developing rapidly as technology changes with new mobile dimensions and features. Children and young people within the UK, who have grown up taking the Internet and mobile technologies for granted, make up a significant segment of the “beta generation” – the first to exploit the positive opportunities and benefits of new and emerging services, but also the first to have to negotiate appropriate behaviours within the new communities, and to have to identify and manage risk.





BAGAIMANA INDIVIDU MENJADI DEVIAN?

6 12 2008

Konspirasi Masyarakat dalam Membentuk Stigma Individu

Telaah Teori Penjulukan (Labelling Theory) dari Howard Becker

Howard BeckerSetiap hari kita menyaksikan orang bertindak secara berbeda dari aturan dan konvensi masyarakat. Berperilaku seks menyimpang, mengambil milik orang lain dan tidak merasa bersalah, membunuh secara kejam tanpa rasa dosa, dan meledakan bom dengan kekuatan tinggi sehingga meluluh-lantakan sebuah café dan tetap tersenyum manis manakala profilnya menjadi pajangan berita. Sangat aneh melihatnya. Begitu banyak perilaku orang bertindak secara berbeda. Konsekuensinya mereka dikucilkan, dihilangkan dari peredaran hubungan sosial, memisahkan diri (ekslusif), atau dihukum mati karena merugikan atau menghilangkan nyawa orang lain. Menyaksikan individu berperilaku secara berbeda, mengakibatkan masyarakat “memproduksi” simbol atau kata-kata khusus yang kemudian kita kenakan kepada mereka. Misalnya banci atau bencong kita berikan pada anak lelaki yang memiliki sifat kelelakian yang rendah, Embe (kambing) kita sebutkan kepada teman yang berjanggut. Bangsat, pencoleng atau bahkan kriminal kita alamatkan kepada anak-anak yang memiliki keberanian mengambil barang orang lain (padahal mungkin dia kelaparan). Atau katakanlah memiliki kelebihan energi yang perlu disalurkan.

Sebutan atau simbol itu kita gunakan dan kenakan secara intens, akhirnya menjadi permanen. Sebutan menjadi meluas karena masuk dalam jaringan interaksi, di mana anggota masyarakat lain menggunakan dan menerimanya. Apalagi jika media massa terlibat, lembaga keagamaan memutuskan, komisi perlindungan “membela” atau mengadvokasi, maka jadilah sebuah “konspirasi” untuk mengurus sesuatu itu. Bahkan posisi media massa menjadi sangat spesial karena berperan sebagai penguat simbol spesifik itu kepada seseorang, lembaga, atau kelompok lainnya.

Teori Penjulukan (Labelling Theory) dari Howard Becker

Fenomena penjulukan terhadap kelompok dalam masyarakat sudah lama menjadi fokus pengamatan Sosiologi. Kajian tentang penjulukan banyak dilakukan terhadap kelompok atau orang yang memiliki perilaku menyimpang ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat yang telah memiliki standar norma atau aturan tertentu atau interaski antara kelompok/orang deviant dengan non deviant.

Lahirnya Teori Penjulukan (Labelling Theory), diinspirasi oleh Perspektif Interaksionisme Simbolik dari Herbert Mead dan telah berkembang sedemikian rupa dengan riset-riset dan pengujiannya dalam berbagai bidang seperti kriminologi, kesehatan mental (pengidap schyzophrenia) dan kesehatan, serta pendidikan. Teori Penjulukan dari studi tentang deviant di akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960 yang merupakan penolakan terhadap Teori Konsensus atau Fungsionalisme Struktural. Awalnya, menurut Teori Struktural deviant atau penyimpangan dipahami sebagai perilaku yang ada yang merupakan karakter yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Deviant adalah bentuk dari perilaku. Namun Labelling Theory menolak pendekatan itu, deviant hanya sekedar nama yang diberikan atau penandaan. Tegasnya, Labelling theory rejected this approach and claimed that deviance is not a way of behaving, but is a name put on something: a label… Deviance is not something inherent in the behavior, but is an outcome of how individuals or their behavior are labelled. (Socioglossary, September 26, 1997).

Teori Penjulukan menekankan pada pentingnya melihat deviant dari sudut pandang individu yang devian. Seseorang yang dikatakan menyimpang dan ia mendapatkan perilaku devian tersebut, sedikit banyak akan mengalami stigma, dan jika itu dilakukan secara terus menerus dirinya akan menerima atau terbiasa dengan sebutan itu (nubuat yang dipenuhi sendiri). Menurut Howard Becker (1963), kelompok sosial menciptakan penyimpangan melalui pembuatan aturan dan menerapkan terhadap orang-orang yang melawan aturan untuk kemudian menjulukinya sebagai bagian dari outgrup mereka.

Teori penjulukan memiliki dua proposisi, pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. Deviant atau penyimpangan tidak inheren dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak, penyimpangan dikatakan ada dalam “mata yang melihat”.

Proposisi kedua, penjulukan itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Respon orang-orang yang menyimpang terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunderyang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri (self-image or self definition) sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan outcome atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial.

Ada dua konsep lain yang menarik dalam Teori Penjulukan:

1. Master Status

Teori penjulukan memiliki label dominant yang mengarah pada suatu keadaan yang disebut dengan Master Status. Maknanya adalah sebuah label yang dikenakan (Dikaitkan) yang biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih atau paling panting atau menonjol dari pada aspek lainnya pada orang yang bersngkutan.

Bagi sebagian orang julukan penyimpangan telah diterakan, atau yang biasa disebut dengan konsep diri, mereka menerima dirinya sebagai penyimpang. Bagaimnapun hal ini akan membuat keterbatasan bagi perilaku para penyimpang selanjutnya di mana mereka akan bertindak.

Bagi para “penyimpang” sebutan tersebut menjadi menyulitkan, mereka akan mulai bertindak selaras dengan sebutan itu. Dampaknya mungkin keluarga, teman, atau lingkungannya tidak mau lagi bergabung dengan yang bersangkutan. Dengan kata lain orang akan mengalami stigma sebagai penyimpang/menyimpang dengan berbagai konsekwensinya, ia akan dikeluarkan dari kontak dan hubungan-hubungan yang yang ada (konvensional). Kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan yang bersangkutan untuk menata identitasnya dari seseorang yang bukan deviant. Akibatnya, ia akan mencoba malihat dirinya secara mendasar sebagai criminal, terutama sekarang ia mengetahui orang lain memanggilnya sebagai jahat.

Melewati rentang waktu yang panjang di mana orang memperlakukannya sebagai kriminal dalam berbagai hal dan ia mungkin akan kehilangan dan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Bahkan mungkin lama kelamaan akan mempercayai bahwa kejahatan adalah jalan hidupnya, dan ia akan membangun keoneksinya dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama dan menciptakan subkulturnya yag baru. Sekarang ia menjadi deviant career.

2. Deviant Career

Konsep Deviant Career mengacu kepada sebuah tahapan ketika sipelanggar aturan (penyimpang) memasuki atau telah menjadi devian secara penuh (outsider). Kai T. Erikson dalam Becker (9 Januari 2005) menyatakan bahwa penyimpangan bukanlah suatu bentuk periaku inheren, tetapi merupakan pemberian dari anggota lingkungan yang mengetahui dan menyaksikan tindakan mereka baik langsung maupun tidak langsung.

Penutup

Mungkin sudut pandang Teori Penjulukan sangat empatis pada korban atau devian, dan menempatkan masyarakat sebagai institusi pemberi label. Namun tentu banyak hal lain juga yang masih perlu dijelaskan. Seolah-olah kita menganggap masyarakat agen opini pemberi label (di satu pihak), padahal hakekatnya menjadi pertemuan yang disengaja atau tidak, individu yang diberi label juga memiliki keunikan (inheren) demikian (di lain pihak). Dirinya Bertindak sengaja dari awal untuk mejadi (to be) sesuatu atau demikian.

Hakekatnya tetap barkhidmat bahwa individu memang diciptakan unik (berbeda) dan masyarakat melalui interaksi sosial telah secara konspiratif memberikan nama kepada keunikan-keunikan individu itu untuk digunakan secara bersama-sama.





MEDIA MASSA DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK

20 09 2008

I. PENDAHULUAN

Seorang pakar komunikasi senior Indonesia yang sudah meninggalkan kita, Almarhumah Prof. Dr. Astrid S. Susanto, mengritik habis kinerja media massa di Indonesia, khususnya kalangan pers dalam dengar pendapat Komisi I DPR dengan Dewan Pers. Beliau mengatakan bahwa, “Pers sekarang tak lebih baik dari zaman demokrasi liberal 1950-an yang dirasanya lebih beretika. Etika Pers sekarang sudah mulai menipis, banyak undang-undang yang dilanggar pers, masyarakat saja yang malas untuk nuntut” (Andrie, 2002).

Suara demikian tidak hanya disampaikan oleh seorang pakar komunikasi yang berusaha menilai tanggung jawab pers khususnya dan media massa pada umumnya. Media sudah melupakan tanggung jawab sebagai peran media publik untuk mendapatkan informasi dan saluran komunikasi yang menjunjung nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, hormat-menghormati, dan ketidakberpihakan pada kelompok tertentu. Semua orang, hampir dari seluruh kalangan masyarakat secara seragam sering mengatakan bahwa pers atau media di Indonesia sudah sangat kebablasan, terutama dalam mengekspresikan tentang prinsip kebebasan pers.

Semenjak era reformasi digulirkan, media massa memasuki era kebasan yang luar biasa. Pemerintah tidak lagi melakukan regulasi atas media dengan SIUP dan SIT, yang dulunya sangat sakral untuk didapatkan. Media dapat menuliskan dan menyampaikan apa saja kepada publik tanpa regulasi sensor. Setiap figur di masyarakat kalau itu memang mau diberitakan bisa di buka ruang-ruang pribadinya, dari mulai ruang tidur, halaman rumah, sampai ruang kantor yang sangat privat untuk ukuran konsumsi publik.

“As long as you can write you can be journalist” Kalimat sindiran itu disampaikan oleh salah seorang anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional untuk menggambarkan pers indonesia yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya, siapapun anda, sejauh bisa menulis dan memiliki saluran media, maka tulisan anda menjadi ”konsumsi” publik, anda menjadi seorang jurnalis yang tulisannya akan dibaca oleh orang atau masyarakat. Terlepas dari apakah informasi yang disampaikan oleh wartawan atau reporter itu, mendidik atau tidak mendidik, menyampaikan kejujuran atau hasutan, dan mengandung nilai-nilai keadilan atau keberpihakan.

Gambaran di atas menunjukkan kondisi krusial yang dihadapi oleh media massa dalam menjalankan fungsinya. Parlemen yang menggodok seluruh kebijakan untuk melakukan regulasi atas media atau pers telah memiliki tingkat kemarahan yang tinggi dengan kondisi sekarang. Pers sangat tidak bertanggung jawab, pers telah kebablasan, dan undang-undang atau aturan dibuat hanya untuk dilanggar.

Suara dari parlemen memang layak untuk diperhatikan dalam melihat kondisi media massa, yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka terhadap khalayak. Jika opini serupa di lemparkan kepada khalayak untuk ditanggapi, mungkin akan mendapatkan suara pesersetujuan dengan jumlah suara mayoritas. Mengapa demikian, nampaknya kita mulai bosan dengan program atau acara televisi yang seragam hanya sekedar melihat rating yang tinggi pada stasiun lain, dengan tidak mengindahkan daya pikir dan rasionalitas publik. Setiap hari disuguhi isu, gosip, dan intrik kaum elit dan selebritis yang tidak pernah habis, dunia alam ghaib yang seolah-olah dapat ditangkap oleh panca indera, serta konflik kepentingan antar kelompok penguasa dengan drama parlemen yang disiarkan secara langsung melalui media.

Demikian pula dengan media massa cetak, seperti surat kabar yang mulai tidak mengindahkan etika dan perasaan pihak lain dalam melaporkan sesuatu. Hal ini seringkali menyulut permusuhan di tengah-tengah publik, bahkan tidak jarang merugikan surat kabar atau majalah itu sendiri, misalnya pihak yang merasa dirugikan menyerang dan menghancurkan kantor dari media yang bersangkutan seperti yang terjadi pada penyerangan kantor Tempo dalam kasus Tommy Winata yang telah lewat.

Menurut Lesmana, dalam tulisannya kondisi tanggung jawab pers dan media massa di Indonesia mendekati atau menyerupai pers liberal. ”Print it, and be damned”, beritakan dulu, urusan belakangan. Sikap demikian mencerminkan sikap mengentengkan permasalahan, etika dan hukum yang berlaku atau disebut dengan reckless disregard.

Salah satu bentuk yang sering terjadi dengan kasus demikian misalnya, kebiasan pihak media untuk mengabaikan perasaan objek pemberitaan dengan akibat sangsi sosial setelah pemberitaan. Dalam kasus pemboman di Bali misalnya seorang jenderal diduga terlibat. Tanpa melakukan recheck kepada jenderal yang bersangkutan berbagai media menyajikan berita itu, hanya dengan dugaan jenderal tersebut berada di Bali pada saat hari H pemboman. Akibatnya, keluarga korban mengalami shock dan salah satu anggota keluarganya jatuh sakit dan meninggal.

Sikap reckless disregard memperlihatkan gambaran ketidakmampuan media untuk bertanggung jawab atas peran dan fungsinya dalam menjujung tinggi nilai-nilai kearifan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Seyogyanya memerankan diri sebagai pendidik, pemberi informasi yang jujur, serta memeliharan kearifan budaya masyarakat.

Bentuk lain dari sikap reckless diregard media di Indonesia adalah kebiasaan mendongkrak atau mem-blow up berita tanpa menunjukkan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini media sering melansir berita bohong yang sama sekali tidak didukung oleh berita akurat. Dalam hal ini fabrikasi wartawan atau reporter terhadap peristiwa atau kejadian untuk meningkatkan daya tarik berita. Sebagai contoh kebiasaan menggunakan kalimat, ”menurut sumber yang layak dipercaya” atau menurut sumber yang tidak mau disebut namanya/identitasnya”, adalah bentuk dari lemahnya pertanggungjawaban terhadap fakta yang disajikan. Hal ini akan memunculkan kebiasaan seolah-olah fakta yang tersaji adalah benar walaupun siapa yang dapat dimintai keterangan atau klarifikasi atas fakta itu. Selanjutnya, bagi para wartawan yang ”nakal” kebiasaan seperti ini dapat dipakai sebagai bentuk rekayasa berita.

Hal lain yang menyebabkan kurangnya tanggung jawab media dalam melakukan pemberitaan pada masyarakat adalah, lemahnya penindakan hukum atas kesalahan atau kecerobohan yang dilakukan oleh oknum wartawan atau reporter. Bukti-bukti bahwa media telah melakukan pelanggaran dalam berbagai bentuk seperti penyajian fitnah, vonis oleh media (trial by the press), penyajian berita kekerasan yang berlebihan, dan pornografi baik secara verbal maupun visual sulit sekali dibuktikan secara hukum.

Perundang-undangan yang ada, UU No. 40 tahun 1999 dan Undang-undang Penyiaran tahun 2004, tidak mengatur secara tegas tentang delik penghinaan, pencemaran nama baik, pemberitaan kekerasan dan batasan-batasan tentang pornografi. Dalam UU Pers versi orde reformasi wartawan indonesia hanya bisa melakukan tiga hal kesalahan yaitu melanggar norma agama, norma susial, dan asa praduga tak bersalah.

II. TANGGUNG JAWAB MEDIA, TELUSURAN KONSEPTUAL-TEORITIS

Jika ditelusuri lebih jauh konsep tanggung jawab sosial media massa, asumsi dasarnya dikerangkai atau didefnisikan dari pemikiran rasionalisme tentang manusia. Manusia adalah ”zoon logon echon” menurut Aristoteles, yakni mahluk hidup yang mempunyai logos, sebagai sarana mencari dasar kenyataan (kebenaran). Selanjutnya Thomas Aquinas menyebutkan manusia sebagai ”Animale Rationale”, mahluk yang berfikir. Segala sesuatu yang bersifat manusiawi hanya dapat disebut manusiawi sejauh yang dihasilkan oleh dirinya berdasarkan fikiran.

Melalui fikirannya manusia dapat mengatur hidupnya selaras dengan kaidah-kaidah yang keahliannya dapat diuji sendiri (self evident). Melalui dasar rasio manusia akan mengetahui dirinya sendiri serta dunianya.

Dari akar filsafat resionalisme tersebut akhirnya dapat dikembangkan dalam menuntun tanggung jawab perilaku komunikasi manusia, dari lingkungan terkecil sampai terbesar seperti negara. Termasuk dalam hal ini upaya mengembangkan sistem komunikasi. Melalui kemampuan rasionya itu manusi akan berfikir tentang perbuatan dan akibat, hak dan kewajiban, serta pemilihan peran dan tanggung jawabnya.

Dengan berbekal rasionya, manusia akan mengembangkan persepsi untuk membedakan mana hal yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dengan demikian, bekal rasio yang dimilikinya akan bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dalam membangun sistem komunikasi manusia bertanggung jawab atas perilaku, kelembagaan, kebijakan komunikasnya. Oleh karena itu self regulation dan self censorship sebagai upaya self controlled atas komunikasi yang dilakukan juga berlaku dalam pengelolaan media.

Konsep tanggung jawab media atau media responsibility selalu digandengkan dengan social, sehingga menjadi social responsibility media, khususnya yang telah melahirkan empat sistem pers, Four Theories of the Press yang dikembangkan Siebert, Peterson, dan Schramm.

Menurut Severin and Tankard, Empat Teori Sistem Pers tersebut merupakan teori normatif (normative theory). Normatif teori adalah teori yang dikembangkan berdasarkan hasil observasi dari para peneliti, tanpa melakukan pengujian atau eksperimen tarhadap teori yang dikembangkan. Keempat teori normatif tersebut adalah; Authoritarian Theory, Libertarian Theory, Social Responsibility Theory, dan Soviet-Totalitarian Theory.

Dalam sudut pandang keempat teori tersebut, media massa atau pers memiliki beban tanggung jawab dan fungsi pelayanan yang berbeda-beda. Keempat teori tersebut menggambarkan tarik menarik di antara kepentingan pihak penguasa terhadap pers/media dengan kepentingan pers atau media itu sendiri.

Teori Otoriter yang berkembang pada abad 16-17 di kerajaan Inggris, merupakan sistem pengendalian media atau pers oleh kerajaan. Pers harus mengabdi kepada kepentingan kerajaan dan bertanggung jawab pada kerajaan atau pemerintahan. Oleh karena itu media massa tidak dibenarkan untuk melakukan kritik terhadap mesin-mesin politik atau pemilik kekuasaan.

Sementara itu di pihak lain, media massa yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kepentingannya muncul dalam Teori Libertarian yang berkembang di Amerika Serikat dan sekitarnya. Media massa memiliki hak-hak yang luas dan berperan sebagai kelompok dengan keleluasaan yang istimewa dalam menjalankan peran sebagai ponyampai informasi, penghibur, dan yang ebih penting lagi melakukan kontrol terhadap kepentingan atau kebijakan pemerintah.

Media menurut teori ini hanya bertanggung jawab kepada pasar atau market, karena mereka hidup dan dihidupi oleh pasar. Namun demikian media tetap mengabdi kepada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran yang juga merupakan bentuk upaya kontrol secara mandiri atau self-righting process of truth.

Selanjutnya dalam tanggung jawab media menurut Teori Soviet Totalitarian adalah mengabdi kepada keberhasilan dan keberlanjutan sistem sosialis Soviet terutama pada kepentingan partai politik komunis. Sistem ini berkembang di negara Uni Soviet sebelum pecah, dan negara-negara komunis baik di Asia maupun Eropa Timur. Media menjadi abdi atau anggota loyal dan ortodoks dari partai komunis.

Sedangkan sistem pers yang sebenarnya menunjukkan konsep tanggung jawab media terdapat dalam sistem pers atau sietam media Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility). Konsep tanggung jawab media atau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdi terhadap kepentingan masyarakat.

Menurut Siebert, Peterson dan Schramm dalam Severin and Tankard, 1992), perbedaan esensial media dalam konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah, ”media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do.” Selanjutnya mereka menyatakan bahwa, media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen (consumer action), etika profesional, dan, dalam kasus media siaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknis dalam jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi.

Namun demikian, tanggung jawab media dalam teori tanggung jawab sosial sulit untuk dioperasionalkan, akibat rumitnya tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang bergerak dalam media bersangkutan. Oleh karena itu, sistem ini berada di ambang kesemuan antara sistem otoriter dan libertarian. Maksudnya, jika pemerintah ikut campur dalam merumuskan fungsi, tugas dan wewenang media sebagai ekspresi tanggung jawabnya, maka sistem ini menyerupai otoritarian. Sebaliknya, jika para jurnalis dan media itu sendiri yang merumuskannya secara mandiri, maka sistem itu bergerak ke arah liberatarian.

Menurut Denis McQuaill (1987), dalam kerangka teoritis pengertian tanggung jawab untuk media, merupakan perkawinan dari konsep-konsep tentang; prinsip kebebasan dan pilihan individual, prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat. Nampaknya sulit untuk menerapkan tarik-menarik kepentingan yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab media, tetapi secara teoritis, Teori ini memiliki dua kerangka, yakni;

  1. Pengembangan lembaga publik, tetapi mandiri, untuk mengelola siaran, pengembangan mana pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan cakupan dan kekuatan politis dari tanggung jawab sosial.
  2. Pengembangan profesionalisme lebih lanjut sebagai sarana untuk mencapai standar prestasi yang lebih tinggi, pada saat yang sama mempertahankan pengaturan oleh media sendiri. Menurut Smith dalam Mc Quail (1991), wujud pengembangan profesionalisme dalam sebuh negara diperlihatkan dari adanya instrumen pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku ajeg dan adil seperti; kode etik jurnalistik, pengaturan periklanan, peraturan antimonopoli, pembentukan dewan pers, tinjauan berkala oleh komisi pengkajian, pengkajian perlementer, dan sistem subsidi pers.

Dalam kerangka teori tanggung jawab sosial, menurut Denis McQuail (1991) makna tanggung jawab media massa di batasi pada:

  1. Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
  2. Kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.
  3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
  4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
  5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan membe-rikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
  6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
  7. Wartawan dan media profesional seyogyanya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.

Dalam menjelaskan tanggung jawab media salah satu sudut pandang yang dikemukakan oleh pembaharu intelektual muslim pada era reformasi Islam di Iran, menyatakan bahwa media massa pada negara-negara Islam yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab berbeda dengan negara-negara Barat pada umumnya.

Kunci poko pemikiran Aytullah Al-Uzhman Ali Khamanei (2004) menyatkan bahwa, tanggung jawab sosial media di samping membangun masyarakatnya juga memerangi propaganda-propaganda pers barat.

Tanggung jawab utama media massa adalah mengatur dan memberi petunjuk pemikiran, kebudayaan, akhlak dan tingkah laku kepada masyarakat guna membenahi dan menjauhkan pemikiran, kebudayaan, dan akhlak mereka dari pencemaran.

Menurut Ali Khamanei tujuan sebuah media massa yang memiliki komitmen dan tanggung jawab, sangat berbeda dengan tujuan sebuah media yang tugasnya mendukung kepentingan illegal pemiliknya. Media sebaliknya harus mampu meningkatkan taraf pengetahuan dan pandangan agama masyarakat, menguatkan akar keyakinan keagamaan, serta menyelamatkan opini umum dari pengaruh serangan budaya musuh yang merusak.

Dari rangkuman tanggung jawab media tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Media massa, dengan cara dan berbagai metode persuasi yang positif, harus aktif membina dan menghidupkan nilai-nilai mulia pada pribadi-pribadi masyarakat, seperti perhatian pada etika, senang bekerja, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, serta keberanian jiwa dan raga.
  2. Media harus mampu mendukung penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan akan meningkatkan tekhnologi, dan hal ini dengan sendiri akan memajukan taraf hidup manusia sekaligus memberikan kebaikan kepada negara. Konsekwensinya, di dalam negeri, terdapat berbagai aktivitas yang positif. Karena itu, kemajuan dan maraknya Ilmu pengetahuan juga menjadi salah satu tanggung jawab terpenting media-media massa ini.
  3. Selanjutnya media bertanggung jawab dalam menciptakan tempat-tempat atau wahana rekreasi dan permainan penting bagi masyarakat. sebuah media massa yang baik haruslah dapat menciptakan kegairahan dan kegembiraan yang sehat dalam masyarakat.
  4. Keadilan sosial juga merupakan point-point yang harus digarap oleh media massa untuk membangun komitmen dan menjunjung peradaban. Media harus mengajarkan kepada orang miskin untuk meraih sifat mulia dan menghilangkan perasaan rendah diri. Sedangkan kepada orang-orang kaya, media harus mampu mengajak untuk membantu fakir miskin.
  5. Dalam membangun perhatian masyarakat, media harus melakukannya secara konstruktif dan positif. Misalnya tidak melakukan paksaan.
  6. Meyakinkan khalayak bahwa pesan yang disajikan bersifat ilmiah atau mengedepankan rasio/logikan dan tidak membodohi mereka. Oleh karena itu riset adalah pekerjaan yang sangat penting dalam penyajian pesan oleh media. Pekerjaan yang didahului oleh riset atau dikerjakan atas dasar ilmu pengetahuan selalu memiliki kelebihan dan sisi menarik.
  7. Media tidak menyajikan program atau pesan yang seolah-olah mengedepankan seni, namun di lain pihak merendahkan martabat kemanusiaanya itu sendiri. Seni dalam media harus disajikan secara agung dan tidak menipu khalayak.

III. PENUTUP

Perbandingan kondisi yang ada tentang media massa di Indonesia dan kajian konseptual, menunjukkan sebuah kesenjangan yang nyata. Pers dan media Indonesia belum mampu menunjukkan profesionalisme peran dan tanggung jawabnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan komentar atau suara dari parlemen dan komentar masyarakat.

Namun demikian tidak sepenuhnya pihak media massa atau pers sendiri yang disudutkan. Kondisi demikian di antaranya dipicu oleh kondisi internal pers atau media itu sendiri. Salah satu hal yang dibicarakan misalnya rendahnya tingkat pendidikan SDM media khususnya wartawan, rendahnya ngkat pendapatan atau gaji wartawan atau awak media, yang menyebabkan mereka tidak mampu menghadapi tuntutan kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya lemahnya pengawasan dan kontrol masyarakat atas isi media, seolah-olah apa yang disajikan oleh media adalah benar atau bisa diterima.

Daftar Pustaka

Khamenei, Ayatullah Al-Uzhman Sayyid Ali, ”Karakteristik dan Strategi Media Terpacaya, Perspektif, www.irib.ir, 2005.

Andrie, Taufik, “Media Kepala Batu”, Pantau, www.pantau.or.id, 2005.

Lesmana, Tjipta, ”Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Harus Berimbang, Sinar Harapan, www.sinarharapan.co.id, 2005.

Littlejoh, Stephen W., Theories of Human Communication, California: Wadsworth, 1989.

McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Erlangga, 1991.

Severin, Werner J., dan James W. Tankard Jr., Communication Theories: Origins, Methodes, and Uses in the Mass Media, New York: Longman, 1991.





MEDIA STUDIES: MODERNISME vs KRITIS

1 07 2008

Merupakan kajian kritis terhadap peran dan fungsi media dalam masyarakat, dalam hal ini meningkatkan literacy masyarakat terhadap media massa. Di mana dalam setiap perubahan sosial atau pergerakan sosial media memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasita dan kemampuannya.

I. Teori-teori Pembangunan dan Modernisme

Teori-teori pembangunan dan modernisme berbicara tentang bagaimana kebangkitan sebuah negara atau bangsa dalam membangun masyarakatnya dengan titik tolak pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan dengan bidang ekonomi sebagai dasar dari semua struktur pembangunan dalam bidang lain, seperti politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Peran media massa adalah menigkatkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang isu-isu pembangunan melalui percepatan kemampuan membaca (melek huruf). Dari pemahaman tentang isu-isu pembangunan tersebut masyarakat akan meningkatkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan.

Dalam teori-teori pembangunan media massa merupakan salah satu agen pembaharu atau perubahan yang berusaha mendorong masyarakat berperan di dalamnya. Namun demikian selalui diselewengkan sebagai pemelihara status quo.

II. Teori Konflik-Kritis dan Kelahiran Persepektif Kritis Terhadap Media

Pemikiran kritis tentang media didorong oleh aliran kritis dalam ilmu sosial dan kritik terhadap pemikiran Marxisme sehingga mereka menyebut dirinya dengan aliran Neo-Marxisme.

Salah satu pendekatannya dengan Mazhab Frankfurt, yang isi ajarannya adalah:

  1. Ilmu sosial modern memainkan peranannya semata-mata penggambar realita sosial
  2. Ilmu sosial kehilangan ketajamannya untuk mempengaruhi pembebabasan masyarakat dari kekuatan penindasan penguasamdalam setiap bidang dan lapisan masyarakat.

Pendekatan pokok terhadap media dari mazhab ini adalah:

  1. Media harus menjadi ajang diskurus yang mendasari tindakan komunikatif manusia untuk penyadaran dalam “situasi percakapan ideal”
  2. Media merupakan pemain utama dalam perjuangan ideologis terutama dalam menyebarkan ideologi dominan dan potensinya mengekspresikan ideologi-ideologi alternatif dan yang saling bertentangan.
  3. Media merupakan industri budaya yang secara harafiah menciptakan simbol-simbol dan cita-cita yang dapat menekan kelompok-kelompok yang kecil.
  4. Media merupakan suatu cara untuk membangun budaya dengan lebih menekankan pada gagasan dari pada barang-barang.
  5. Konsep tentang media dipengaruhi oleh aspek-aspek ideologis, politis, ekonomi, dan sosial.





Perspektif Media Massa terhadap Konfigurasi Laki-laki dan Perempuan

17 06 2008

Menurut Wood (1996) media massa telah membangun makna tentang pria dan perempuan serta hubungan antara pria dan perempuan. Wood berdasarkan hasil risetnya secara gamblang menguraikan bahwa stereotif yang berkembang yaitu; secara umum pria dalam media ditampilkan sebagai aktif, petualang, kuat, agresif secara seksual, dan sebagian besar tidak tampil dalam hubungan yang bersifat manusiawi. Sementara itu, makna tentang perempuan yang didasarkan pada pandangan budaya secara konsisten, digambarkan sebagai objek seks yang selalu langsing, cantik, pasif, tergantung (dependen), dan sering tidak kompeten, serta dungu.

Selaras dengan ungkapan Wood, Doyle menyimpulkan dari hasil pengamatannya, bahwa citra yang dibentuk oleh media mengenai laki-laki adalah sebagai mahluk yang agresif, dominan dan ditempatkan dalam aktivitas yang menggairahkan, di mana dari citra yang terbentuk itu mereka menerima ganjaran dari orang lain untuk prestasi yang didapatkan dari kemaskulinitasannya (Wood, 1996).

Kemudian, McCauley, Thangavelu, dan Rozin (1988) yang juga dikutif oleh Wood, menyatakan bahwa mayoritas laki-laki yang ditayangkan dalam waktu primetime televisi adalah independen, agresif, dan berkuasa. Sedangkan, untuk seluruh usia dalam tayangan televisi digambarkan sebagai; serius, konfiden, kompeten, powerfull, dan dalam posisi yang tinggi.

Selanjutnya Brown dan Campbel (1997), menyebutkan aspek yang tidak muncul dalam televisi dari laki-laki yaitu mereka jarang ditampilkan dalam aktivitas atau pekerjaan rumah tangga. Di mana menurut Horovitz yang dimaksud dengan pekerjaan rumah adalah pekerjaan memasak dan mengurus anak.

Di lain pihak gambaran yang diperlihatkan tentang perempuan, menurut Davis, ternyata perempuan tampak lebih muda dan langsing daripada perempuan kebanyakan dan digambarkan sebagai pasif, dependen terhadap laki-laki, dan terlibat dalam hubungan sosial atau pekerjaan rumah. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil pengamatan waktu tayang primetime dalam televisi pada tahun 1987 (Davis, 1990).

Menurut Craft, dan Sanders and Rock, Penampilan muda dan cantik dari seorang perempuan seringkali juga mempengaruhi harapan terhadap acara siaran berita. Dalam hal ini, penyiar perempuan diharapkan muda, atraktif secara fisik, dan kurang terbuka dari pada laki-laki (Craft, 1988; Sanders and Rock, 1988).

Penggambaran media tentang perempuan melahirkan dua citra tentang perempuan; perempuan baik dan perempuan buruk. Perempuan baik yaitu; cantik, differential, dan fokus di dalam rumah, keluarga, dan melindungi yang lain. Bagian dari laki-laki; yakni mereka biasanya sebagai korban, malaikat, martir, dan istri yang loyal dan penolong. Sedangkan perempuan buruk ditampilkan sebagai; tukang fitnah, pelacur, jalang, atau non-perempuan, yang ditampilkan sebagai keras, dingin, agresif- pada semua itu perempuan baik tidak seperti itu.

Demikian pula Marwah Daud Ibrahim (1998) memiliki pendapat yang senada dengan para penulis di atas bahwa; potret diri perempuan di media massa, dalam literatur, surat kabar/majalah, film, televisi, iklan, dan buku-buku masih memper-lihatkan stereotip yang merugikan: perempuan pasif, tergantung pada pria, dan terutama malihat dirinya sebagai simbol seks.

Atas kondisi yang terjadi tersebut, Marwah (1998) mengemukakan tiga pertanyaan yang kemudian dijawabnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: (1) Mengapa gambaran perempuan di media masih suram juga?; (2) Dikaitkan dengan perkembangan terakhir tentang kian meningkatnya peran perempuan dalam masyarakat, bagaimana kira-kira trend dari proyeksi perempuan di masa depan?; (3) Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan citra positif tentang perempuan di media massa?

Dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan diatas, jawaban untuk pertanyaan yang pertama relevan dengan masalah penelitian ini untuk dibahas. Menurut Marwah, faktor-faktor yang menyebabkan gambaran perempuan begitu suram dalam media massa adalah:

  • Pertama, karena faktor realitas realitas sosial dan budaya perempuan memang belumlah menggembirakan juga. Media pada dasarnya adalah cermin dan refleksi dari masyarakat secara umum.
  • Kedua, media massa pada dasarnya cenderung mengangkat hal-hal yang mena-rik dalam masyarakat. Ini pada gilirannya membuat media meliput orang-orang yang berpengaruh dari berbagai kehidupan: politik, agama, sastra, teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalau potret perempuan masih minim dalam deretan orang berpengaruh itu berarti bahwa dalam kenyataannya orang yang dinilai berpengaruh itu sangat terbatas jumlahnya yang berkelamin perempuan.
  • Ketiga, media massa menganggap bahwa yang memilukan merupakan sesuatu yang menarik. Pelakon dari hal-hal yang memilukan, menguras air mata, dan emosi adalah perempuan, sehingga jangan heran jika kisah-kisah sedih, yang memperlihatkan gambaran perempuan sebagai mahluk yang lemah, merupakan potret umum tentang perempuan.
  • Keempat, mengapa gambaran perempuan dalam media masih cenderung sebagai objek, adalah karena yang mendominasi media: pemilik, penulis, reporter, editor, dan sebagainya itu masih didominasi oleh pria. Sepanjang ini masih terjadi perempuan tidak bisa melakukan banyak hal, atau menuntut beragam kehendak sekitar perubahan citra mereka di media massa.
  • Dari berbagai pendapat yang telah dituliskan, seluruhnya memiliki pendapat bahwa media massa telah membentuk citra stereotip atas dasar gender dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan. Namun hakikatnya, menurut Wood media tidak hanya sekedar membentuk citra masing-masing pihak, tetapi bila kedua jenis gender itu bertemu dalam satu fragmentasi alur ceritra, maka akan terbentuk stereotip yang saling bertolak belakang.

Terdapat empat tema yang ditampilkan, bagaimana media merefleksikan dan menanamkan susunan tradisional di antara gender, yakni:

a. Perempuan dependen dan pria independen

Dalam peran-peran yang dimainkan, perempuan sebagai kelompok minooritas, kebanyakan memainkan peran pendukung untuk sebuah peran pokok yang biasanya dipegang oleh kaum pria. Sebagai contoh, hasil analisis MTV ternyata mereka menayangkan perempuan atau perempuan sebagai seorang yang pasif dan menunggu perhatian dari pria, di mana pria ditampilkan cuek, mengeksploitir, atau memerintah perempuan (Brown, Campbell, dan Fisher, dalam Wood, 1997).

Demikian pula studi yang dilakukan oleh Pareles dan Texier (dalam Wood, 1997), yang meneliti klip lagu-lagu rap di Amerika. Menurut hasil penelitian mereka bahwa dalam video musik rap yang dibintangi pria dan perempuan Afrika-Amerika, ditampilkan bahwa pria mendominasi perempuan, di mana para bintang perempuan menjadi objek hasrat dari kaum pria.

Studi tentang peran-peran perempuan yang cenderung inferior dalam kaitannya dengan peran-peran pria, tidak hanya berlangsung dalam media TV dan film, tetapi juga terjadi dalam surat kabar dan atau majalah. Majalah berperan dalam menempatkan kembali pola-pola tradisional dominan-subordinat dalam hubungan laki-laki-perempuan, yang mana memperkuat kembali fokus mereka terhadap peran-peran perempuan sebagai pengayom dan pendukung suami dan keluarga (Pairce dalam Wood, 1997).

b. Perempuan yang tidak kompeten dan pria yang berkuasa

Tema kedua yang terekam dalam studi tentang relasi laki-laki-perempuan dalam media massa yaitu, perempuan dianggap tidak berdaya di tengah-tengah masyarakat yang dikendalikan kaum pria. Kompetensi pria yang ditampilkan pada hakikatnya digunakan oleh mereka untuk melindungi para perempuan dari ketidakberdayaannya.

Peran televisi dalam memposisikan ketidakseimbangan peran laki-laki-perempuan, cukup kuat. Dalam hal ini TV mengkomunikasikan pesan bahwa pria berkuasa dan perempuan tidak. Pesan demikian makin kuat keberadaannya tatkala disajikan dalam program-program yang ditempatkan pada waktu prime-time. Televisi membentuk citra dengan menampilkan perempuan yang butuh pertolongan pria dan lebih banyak menampilkan perempuan sebagai inkompeten lebih dari pada laki-laki (Boyer dan Lichter dalam Wood, 1997).

c. Perempuan menerima dan menggunakan penghasilan

dan pria sebagai pencari nafkah

Asumsi ini memperkuat peran-peran tradisional perempuan. Maksudnya peran-peran sosial perempuan lebih banyak dikerjakan dan bertanggungjawab terhadap urusan rumah. Sementara laki-laki menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga (istri dan anak-anaknya) yang ia tinggalkan di rumah.

Tetapi, tatkala dalam media massa digambarkan seorang perempuan yang bekerja di luar rumah, kehidupan karir mereka secara tipikal kurang diperhatikan oleh masyarakat. Bahkan dalam kondisi yang demikian sibukpun karakter mereka biasanya digambarkan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab di dua tempat yakni mereka sangat memperhatikan keluarga, beperan sebagai ibu, dan istri. Dengan tuntutan seperti itu seolah masyarakat mengharapkan (harapan yang dibentuk oleh dunia laki-laki) munculnya “superwomen” yang harus bertanggungjawab pada semuanya.

d. Perempuan korban dan objek seks, dan laki-laki agresif

Pesan dalam media massa dalam berbagai bentuk seperti news (berita), iklan, drama rumah tangga/telenovela, feature, dan lain-lain, yang berkaitan dengan urusan perempuan sebagai korban dari objek seks agresivitas laki-laki, merupakan pokok pesan yang banyak ditemukan. Seolah-olah tanpa berita seperti itu, media tidak memiliki makna apa-apa dalam menjalankan fungsinya.

Dalam hal ini, alih-alih media massa akan memberitakan sesuatu secara objektif, misalnya berita tentang perkosaan yang dialami seorang perempuan, malah media massa itu sendiri secara tidak langsung menjadi alat stimulasi rasa ingin tahu bagi pembacanya tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Sehingga secara tidak langsung perempuan mengalami pelecehan kedua, yakni setelah mengalami/ditimpa perkosaan oleh laki-laki yang menyerangnya, dia juga menjadi objek berita yang menyiarkannya.

Menu berita maupun drama/telenovela yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban pelecehan pria, telah menjadi pilihan beberapa media baik surat kabar/majalah, TV, maupun radio, sebagai menu pokok seperti berita utama dari media yang bersangkutan. Misalnya, bisa kita dapatkan dengan mudah media seperti tabloid yang menyajikan peristiwa perkosaan sebagai kolom yang mengupas secara detail apa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana peritiwa itu terjadi. Dalam hal ini media justru bertindak sebagai alat stimulasi pemuas rasa ingin tahu peristiwa yang diberitakannya. Bila kita lihat dari kebanyakan berita yang ditampilkan, memiliki isi seragam yakni menampilkan perempuan atau perempuan sebagai korban atau objek dan laki-laki sebagai pelaku.