Trafiking di Jawa Barat

17 04 2008

Pada masa penjajahan oleh Jepang, trafiking di Indonesia sudah muncul dan berkembang. Kaum perempuan diberikan janji untuk bekerja dan terjun ke dunia musik di negeri Sakura. Namun pada kenyataannya mereka disekap dan dijadikan objek seks di kamp tentara Jepang di Indonesia.

Sebagian besar kasus trafiking terhadap kaum perempuan, selalu berkaitan dengan latar belakang kesulitan ekonomi. Kemudian, para perekrut menjanjikan kepada mereka untuk keluar dari kesulitan dengan dalih pekerjaan atau mendapatkan karier dalam bidang yang mereka sukai, seperti dunia hiburan, pramuwisata, pramusaji di sebuah hotel atau bar dan lain-lain. Bahkan pengalaman lapangan menunjukan bahwa, rekruitmen korban juga dilakukan secara besar-besaran melalui agen tenaga atau jasa tenaga kerja, di mana korban kemudian diseleksi untuk disesuaikan dengan pesanan pihak penampung atau pemakai (user).

Seluruh tahap atau liku-liku calon yang akan dijerat ke dalam trafiking, pada akhirnya mereka terjebak ke dalam dunia prostitusi, menjadi objek seks, pekerja rumah tangga tanpa jaminan sosial, ekonomi dan kesehatan yang jelas, buruh perusahaan tanpa jaminan gaji atau pendapatan yang memadai, serta mengalami pemerasan, tindak kekerasan, dan penghilangan hak-hak mereka sebagai manusia.

Trafiking tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa yang dipekerjakan secara paksa, tetapi juga pada anak-anak. Mereka diperjualbelikan tanpa menyertakan aturan legal yang jelas, seperti adopsi ilegal, buruh pabrik, penambangan, kerja paksa di luar batas wilayahnya, kerja paksa di hutan-hutan sebagai penebang dan pengangkut kayu, objek seks (phaedopilia), sampai pada penjualan dan pengambilan organ tubuh mereka, seperti pada kasus-kasus korban mutilasi.

Kasus trafiking muncul pada sebuah wilayah, disebabkan oleh berbagai faktor. Selama ini, kajian lapangan sebagian besar menunjukkan bahwa seorang perempuan muda atau seorang anak diperjualbelikan karena dorongan ekonomi. Misalnya, seorang perempuan muda, akan dianggap lebih mudah terjebak trafiking pada saat mereka sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup keluarga. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama dalam kejadian tersebut. Selanjutnya, seorang anak diperjualbelikan karena orang tua mereka tidak mampu mengasuh dan membesarkan mereka karena alasan keterbatasaan ekonomi keluarga.

Pengalaman Organisasi Perempuan yang menangani masalah Trafiking pada perempuan dewasa menyebutkan bahwa kemiskinan hanya salah satu pendorong, namun bukan faktor utama. Faktor berikutnya adalah karena dipaksa atau dibujuk orang lain disekitarnya, mengembangkan karier di negeri orang lain yang kemudian dijebak untuk diperjualbelikan. Menurut mereka pemanfaatan peluang oleh sindikat atau pihak kedua terhadap korban merupakan cara lain munculnya kasus trafiking. Rasa putus asa, marah, keluarga broken home, dan terdominasi bisa menyebabkan pihak lain mengambil keuntungan darinya. Dengan demikian, faktor mikro sosial yakni ketidakberesan dalam unit sosial terkecil yakni keluarga, juga menjadi pencetus kejadian trafiking pada seseorang korban.

Selanjutnya, kondisi yang mempercepat peningkatan kejadian trafiking yaitu, longgarnya pengaturan pelaksanaan kegiatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, suap dan korupsi, dan minimnya informasi bekerja di luar negeri. Kondisi demikian membuat calon korban Trafiking merasa tidak perlu memeriksa ulang deskripsi pekerjaan dan kontrak kerja di tempat tujuan. Di samping selalu ada kepercayaan bahwa; teman, kerabat, tetangga, pacar, bahkan suami tidak akan menjerumuskan mereka. Hal-hal di atas juga menjawab fenomena 20 persen dari seluruh buruh migran Indonesia adalah korban trafiking seperti angka perkiraan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI.

Jawa Barat merupakan salah satu propinsi dengan korban trafiking yang tinggi. Hal ini tidak dapat dipungkiri jika melihat pada aspek makro seperti kondisi ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Misalnya ketidakseimbangan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lowongan kerja akan mendorong mereka mencari peluang kerja keluar propinsi bahkan keluar negeri. Selanjutnya, peningkatan sektor industri yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan cenderung berkorelasi dengan peningkatan kasus pelecehan, penipuan, dan angka tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan kasus-kasus trafiking di dalamnya.

Tahun 2006 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 39.960.869 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 20.192.207 jiwa dan perempuan 19.768.662 jiwa, tingkat kepadatan penduduk mencapai 1378,65 jiwa per km2, serta jumlah pencari kerja pada seluruh jenjang pendidikan mencapai 4.676.721 jiwa atau 11,70% dari jumlah penduduk. Jumlah pencari kerja perempuan mencapai 1.879.839 (41,00% dari jumlah pencari kerja). Selanjutnya, jumlah pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan rendah sampai menengah mencapai 3.909.792, atau 83,60% dari seluruh pencari kerja yang ada.

Sedangkan lowongan pekerjaan yang tersedia di Jawa Barat pada tahun 2006 hanya mencapai 35.003 lowongan menurut 10 sektor pekerjaan yang ada.Persaingan memperebutkan lowongan pekerjaan, menyebabkan pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah tersisihkan dan mencari peluang ke luar wilayah, seperti menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kondisi tersebut akan mendorong munculnya praktek-praktek rekrutmen TKI ilegal dengan memanfaatkan tingginya persaingan kerja, lemahnya aturan pencarian kerja keluar negeri seperti kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, informasi minimal calon tenaga kerja tentang negara tujuan dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, serta lembaga yang menampung mereka. Para perekrut tenaga kerja, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut akan dengan leluasa dan mudah mendapatkan calon tenaga kerja terebut.

Pada tahun 2006, tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat yang telah diberangkatkan ke luar negeri mencapai 5.141 orang dan jumlah lembaga Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang resmi terdaftar pada Disnakertrans mencapai 41 perusahaan.Sementara itu rekruitmen tenaga kerja Indonesia yang ilegal datanya tidak diketahui. Keadaan lembaga ilegal yang sulit diketahui tersebut, tentu merupakan faktor penyebab sulitnya penelusuran trafiking dengan modus operandi kontrak kerja muncul di sebuah wilayah atau negara.

Data korban Trafiking di Jawa Barat sulit dikumpulkan. Namun, menyimak tingginya anggapan bahwa jumlah tenaga pekerja seks komersial diperbatasan Indonesia dengan negara tetangga, berasal dari perempuan Jawa Barat, tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu terjadi. Kini saatnya semua pihak peduli, sehingga kasus Trafiking tidak terulang kembali. Tugas pemerintah daerah melalui pihak yang berwajib sangat signifikan dalam menjerat secara hukum terhadap semua yang terlibat atau sindikat Trafiking. Di samping juga membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui penyebaran informasi ke pelosok wilayah menjadi tugas berikutnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 baru disahkan. Sehingga pelaku sebelumnya yang dijerat dengan menggunakan undang-undang pidana biasa dianggap terlalu ringan, bahkan dibebaskan karena menebus dengan uang. Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2007, perdagangan perempuan dan anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).[4]

Munculnya kasus trafiking di Jawa Barat, menunjukkan masih kurangnya support system terhadap pembangunan masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan kualitas pendidikan perempuan, peningkatan status gizi dan kesehatan ibu/perempuan dan anak, serta perluasan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi merupakan support system yang mempengaruhi kualitas pembangunan terhadap perempuan dan anak tersebut.

Indikator pembangunan kesejahteraan sosial perempuan di Jawa Barat misalnya angka anak, wanita dan lansia korban kekerasan dan wanita rawan sosial ekonomi. Pada tahun 2003, jumlah anak, wanita dan lansia korban kekerasan sebanyak 4674 orang dan pada tahun 2006 sebanyak 5335 orang, dengan demikian selang tiga tahun telah terjadi kenaikan sebesar 14,14%. Sedangkan wanita rawan sosial ekonomi pada tahun 2003 sebanyak 116.218 orang dan tahun 2006 sebesar 128.525 orang, dengan demikian selang tiga tahun telah terjadi kenaikan sebesar 10,59%.

Sementara itu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk anak menunjukkan, bahwa di Jawa Barat pada Tahun 2003 terdapat anak balita terlantar 25.947 orang, anak jalanan 5.559 orang, anak terlantar 81.719, dan anak nakal 6.028. Tahun 2006, terdapat anak balita terlantar 29.161 orang, anak jalanan 8.448 orang, anak terlantar 280.389, dan anak nakal 6.679 orang.Di samping masalah-masalah besar lainnya yang harus di perhitungkan manakala melihat peta situasi pembangunan untuk anak. Misalnya angka pratisipasi sekolah dan drop-out pada setiap jenjang pendidikan, tingkat pembanguan kesehatan anak seperti status gizi, kelahiran dan kematian bayi dan balita, dan perlindungan anak.

Melihat pada kondisi demikian, ditingkat wilayah, seperti propinsi perlu ada upaya-upaya pencegahan dan penanganan untuk penghapusan Trafiking. Upaya pencegahan melibatkan banyak pihak seperti keluarga, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan pihak berwenang seperti Kepolisian, Kantor Imigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPMD, Dinas Sosial. Hal yang paling penting lagi adalah penyusunan pedoman pencegahan dan perlindungan trafiking serta pengembangan jejaring kelembagaan untuk pencegahan dan penghapusan trafiking tersebut.

Di samping itu, aturan atau keputusan, tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada lembaga yang melakukan sosialisasi, pencegahan dan penanganan terhadap trafiking. Setiap wilayah harus memiliki jaringan kelembagaan dalam bentuk forum yang memiliki kepedulian terhadap trafiking.

———————————-
Disajikan dalam Seminar Antar Bangsa, Bandung, 5 Februari 2008. Tulisan lengkap mengenai topik ini terdapat dalam “Buku Pedoman Penghapusan Trafiking di Jawa Barat” yang di tulis bersama Penulis dan Tim dari Pemprov. Jawa Barat 2008.


Actions

Information

4 responses

17 04 2008
Bani Sadr

Jadi penanganannya gimana ya? Trus [endif] itu apa ya?

30 01 2009
zidanjihan

Saya prihatin dengan kondisi trafiking di jabar, mungkin salah satunya program yang harus digalakan adalah pemberdayaan muslimah melalui diklat… e…DPU daarut tauhiid dan muslimah center dt ngadain diklat babysitter untuk muslimah yang punya keterbatasan ekonomi, kenapa enggak? para perempuan yang putus sekolah dan terbatas ekonominya didaftarkan di sana jadi mereka bisa terhindar dari para trafiker

17 02 2010
Trafiking di Jawa Barat « Robbyaryandi074im1's Blog

[…] Trafiking di Jawa Barat Oleh robbyaryandi074im1 Leave a Komentar Kategori: Trafiking Tags: Angka Trafiking di Jawa Barat, Prostitusi, TKI Ilegal Jawa Barat, Trafiking […]

3 08 2010
mbahtukul

hai guys becarefull….dengan agen yang namanya lailatur rachmah domisili surabaya simpang darmo permai selatan, dia seorang wanita tisani(tipusana tipu sini) banyak angin surga dan bisa dari mulutnya, so jangan sampai terbius mulut manis dan angin surga lailaturrachmah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: